Pembubaran Parlemen Sri Langka Digugat

Para pendukung perdana menteri (PM) Sri Lanka Ranil Wickremesinghe yang dipecat dan salah satu pejabat tinggi terpilih mendatangi pengadilan pada Senin (12/11) untuk menyampaikan petisi menentang pembubaran parlemen yang dilakukan oleh Presiden Maithripala Sirisena. Langkah ini semakin meningkatkan krisis politik dan memicu tanda bahaya di dunia internasional. Menurut laporan, tiga partai politik yang memiliki suara mayoritas mutlak di parlemen dan seorang komisioner pemilihan umum (pemilu) meminta Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa tindakan presiden adalah ilegal.

Komisaris Ratnajeevan Hoole adalah salah satu di antara 12 orang yang mengajukan petisi, yang menyatakan Sirisena telah melanggar konstitusi. Dalam surat petisi setebal lima halaman, Hoole mengatakan Sirisena telah melanggar hukum. Ia meminta supaya dilakukan pemilihan umum pada 5 Januari 2019, menyusul serangkaian tindakan inkonstitusional yang dilakukan sejak 26 Oktober 2018, pada saat presiden memecat Wickremesinghe. Partai Nasional Bersatu (UNP) pimpinan Wickremesinghe, oposisi utama Aliansi Nasional Tamil (TNA) dan JVP kiri, atau Fron Pembebasan Rakyat juga bersama-sama mengajukan gugatan.

Juru bicara TNA M . Sumanthiran menyampaikan bahwa Mahkamah Agung setuju untuk segera menerima petisi mengingat pentingnya masalah ini. “Kami juga meminta dikeluarkan keputusan sementara untuk perintah melakukan persiapan pemilu, yang mana akan berlangsung lebih cepat dua tahun dari jadwal,” ujar Sumanthiran. Para pejabat pengadilan menambahkan bahwa Hakim Agung Nalin Perera dan dua hakim lainnya memutuskan untuk mempercepat pemeriksaan. Menteri Luar Negeri Sri Lanka Sarath Amunugama mengatakan kepada para diplomat di Kolombo, bahwa dia memperkirakan keputusan dikeluarkan dalam lima hari.

Namun menurut sumber diplomatik, pertemuan diplomat yang dilakukan Senin disebut-sebut oleh Amunugama telah diboikot oleh beberapa diplomat Barat sehingga mereka hanya mengirimkan perwakilan tingkat rendah. Sementara itu, para ahli hukum mengungkapkan, parlemen yang dibubarkan harus dipulihkan jika Mahkamah Agung berpegang pada isi petisi. Jika tidak, maka pemilu pada 5 Januari 2019 harus dilanjutkan. Kalangan pengamat pemilu independen juga mempertanyakan legalitas jajak pendapat yang diumumkan oleh Sirisena. Sebelumnya, Presiden Sirisena, pada Jumat (9/11) malam waktu setempat, menyerukan supaya dilakukan pemilu sela dan membubarkan dewan legislatif.

baca juga : Daftar Harga Genset Perkins dan Kegunaan Genset Perkins

Langkah ini diambil, selang dua pekan setelah memberhentikan PM Wickremesinghe dan menggantinya dengan Mahinda Rajapakse, sehingga menyebabkan perpecahan di negaranya. Pemerintah Amerika Serikat dan masyarakat internasionall mengeluarkan pernyataan keprihatinan bersama atas peristiwa yang melanda negara kepulauan berpenduduk 21 juta jiwa yang berlokasi di wilayah Samudera Hindia yang sangat strategis. Kerusuhan Sipil Di sisi lain, Wickremesinghe masih tetap bertahan dalam kediaman resmi perdana menteri, sementara Rajapakse berusaha untuk menjalankan pemerintahan paralel.

Sedangkan Ketua Parlemen Karu Jayasuriya, pada Minggu (11/11) malam waktu setempat, mendesak para pegawai negeri sipil untuk menentang perintah ilegal Sirisena. Tetapi, Sirisena membela keputusan yang dikeluarkan. Menurut dia, apabila anggota dewan legislatif melakukan pertemuan seperti yang dijadwalkan pada pekan ini maka bisa muncul tindak kekerasan di antara anggota parlemen yang bersaing, sehingga dapat menyebabkan kerusuhan sipil di seluruh Sri Lanka “Seandainya saya mengizinkan parlemen bertemu pada 14 November maka akan ada kekerasan di DPR dan hal itu dapat menyebar ke penduduk desa dan kota-kota kami.

Saya bertindak untuk mencegah kerusuhan sipil,” tutur Sirisena dalam pidato yang disiarkan televisi. Sementara rival Sirisena mempertahankan bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan konstitusional untuk memecat majelis sampai masa baktinya selesai empat setengah tahun dari masa lima tahun yang berakhir pada Agustus 2020. Hanya Tiongkok yang mengakui pelantikan Rajapakse, yang selama satu dasawarsa menjabat sebagai presiden hingga 2015 sangat bergantung pada dukungan diplomatik dan bantuan finansial dari Tiongkok, mengingat Barat memilih untuk menjauh.

Powered Mebel Jati Minimalis by Mebel Jati